Bali Jadi Provinsi Paling Demokratis di Indonesia pada 2023
Demografi
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Bali menjadi provinsi dengan skor indeks demokrasi tertinggi se-Indonesia pada 2023. Nilainya encapai 85,3 poin.
Capaian itu menempatkan Bali di level demokrasi baik. Adapun pengukuran levelnya, yakni “baik” dengan nilai indeks lebih dari 80 poin, “sedang” dengan indeks 60–80 poin, dan “buruk” dengan indeks kurang dari 60 poin.
Torehan 2023 Bali pun naik dari 2022 yang sebesar 83,21 poin dan dari 2021 yang hanya 75,35 poin.
Sementara urutan kedua ada DKI Jakarta dengan perolehan skor sebesar 84,57 poin. Sama seperti Bali, skor demokrasi Jakarta mengalami peningkatan sejak dua tahun lalu, yakni dari 2022 sebesar 82,13 poin dan pada 2021 sebesar 82,08 poin.
Ketiga ada DI Yogyakarta yang menyabet 83,88 poin. Sayangnya capaian ini turun cukup besar dari 2022 yang sebesar 85,62 poin dan sempat menempati posisi puncak pada tahun lalu. Sementara capaian 2021 sebesar 81,21 poin.
(Baca juga: Yogyakarta Kantongi Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tertinggi 2022)
Di luar tiga besar itu ada Jawa Barat (83,04 poin), Kalimantan Timur (82,28), Jawa Timur (82,01), Kalimantan Barat (81,69), Jawa Tengah (80,87), Kalimantan Utara (80,47), dan Kalimantan Selatan (80,44).
Adapun provinsi yang paling tidak demokratis di antaranya Papua Barat (65,55 poin), Maluku Utara (65,57), dan Papua (67,64).
Di level nasional, keadaan demokrasi Indonesia sebenarnya memburuk. Tercatat, skornya sebesar 80,41 poin pada 2022 menjadi 79,25 poin pada 2023 atau turun 0,90 poin. Dengan capaian ini, demokrasi Indonesia turun dari level baik ke level sedang.
Penurunan terjadi di semua lini. Angka capaian IDI pusat sebesar 83,14 atau turun 1,15 poin, sedangkan angka capaian IDI provinsi sebesar 77,21 atau turun 0,74 poin.
BPS menyebut, IDI digunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.
Penilaian yang dipakai menggunakan tiga aspek besar, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Dari tiga aspek besar ini dipecah lagi menjadi beberapa indikator, antara lain terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara; pemenuhan hak pekerja; hak memilih dan dipilih dalam pemilu; kebebasan pers; kesetaraan gender; kesetaraan kesempatan kerja; pelestarian lingkungan; kinerja lembaga legislatif dan yudikatif; netralitas pemilu; transparansi anggaran, dan sebagainya.
(Baca juga: Tingkat Demokrasi Indonesia Turun pada 2023, Apa Penyebabnya?)
Data Terkait
Data Stories Terkini
